Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, bersama tim usai pertemuan kunjungan spesifik ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/4/2025). Foto: Andri/vel

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah – Komisi XI DPR RI mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kunjungan spesifik ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (30/4/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan spesifik ke tiga daerah, yakni NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menjelaskan bahwa kunjungan ke Lombok difokuskan untuk mensosialisasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbaru mengenai akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Alhamdulillah diskusi berjalan lancar. Kita tahu UMKM adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat krisis 1998, UMKM menjadi garda terdepan ketahanan ekonomi kita,” ujar Fauzi usai memimpin pertemuan dengan OJK, Himbara, Bank NTB, dan sejumlah lembaga keuangan non-bank di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Fauzi memaparkan bahwa dari total sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, NTB memiliki sekitar 324 ribu UMKM. Di provinsi ini, dana yang telah dikucurkan untuk UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp22 triliun, sedangkan untuk sektor non-UMKM sebesar Rp50 triliun. Artinya, total perputaran pembiayaan sektor UMKM dan non-UMKM mencapai Rp72 triliun di NTB.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam mendukung UMKM, bukan hanya dari sisi pembiayaan. “Dari dulu masalah utama UMKM adalah permodalan, legalitas, literasi keuangan, dan manajemen. Juga soal pengembalian pinjaman. Jadi, kita hadir untuk menjawab kegelisahan UMKM, khususnya di NTB,” ungkap Fauzi.

Pertumbuhan ekonomi di Lombok, lanjutnya, mencapai 5,02 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa dukungan terhadap UMKM perlu terus ditingkatkan.

Fauzi juga menyoroti pentingnya perbankan, termasuk bank Himbara, BPD, dan lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Askrindo, untuk memberi kemudahan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Ada beberapa kasus UMKM dengan tingkat kredit macet (NPL) tinggi. Mereka butuh pendampingan, literasi, dan pemahaman. Harapan kami, kunjungan ini bisa menjawab keresahan pelaku UMKM, baik di NTB maupun secara nasional,” pungkas politisi Fraksi Partai NasDem itu. (man/aha)